Kontroversi: Perusahaan Mata-Mata Peter Thiel, Palantir, Terlibat dengan ICE dalam Kebijakan Deportasi Trump

Dunia teknologi kembali dihebohkan dengan kabar keterlibatan Peter Thiel dan perusahaan analitik datanya, Palantir, dalam kebijakan imigrasi kontroversial mantan Presiden Donald Trump. Dilansir dari 404 Media, Palantir diduga kuat bekerja sama dengan Immigration and Customs Enforcement (ICE) untuk mengidentifikasi dan mendeportasi individu, bahkan warga negara Amerika Serikat.

Peran Palantir dalam Kebijakan Deportasi Trump

Bocoran pesan internal dan informasi perusahaan menunjukkan bahwa Palantir secara aktif membantu pemerintahan Trump dalam mengidentifikasi target deportasi. Proyek yang dinamai “Enforcement Prioritization and Targeting” ini bertujuan untuk menghasilkan petunjuk yang dapat ditindaklanjuti berdasarkan data penegakan hukum yang ada, sehingga memungkinkan ICE untuk memprioritaskan tindakan penegakan hukum. Palantir telah menerima puluhan juta dolar untuk program ini.

Kontrak Jutaan Dolar dengan ICE

Palantir memiliki kontrak senilai $95 juta dengan ICE, yang memberikan akses ke sistem Investigative Case Management (ICM) milik Palantir. Sistem ini memungkinkan petugas ICE untuk mendokumentasikan kegiatan investigasi yang mengarah pada penuntutan pihak-pihak kriminal. Keterlibatan ini memicu kekhawatiran tentang privasi dan hak-hak sipil, mengingat potensi penyalahgunaan data dalam proses deportasi.

Kritik dan Kontroversi yang Menyertai

Kebijakan deportasi pemerintahan Trump, termasuk potensi deportasi warga negara AS, telah menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Para ahli hukum menyebut tindakan tersebut “jelas ilegal”. Beberapa kritikus bahkan membandingkannya dengan praktik rezim Nazi. Pernyataan-pernyataan kontroversial dari Trump dan pejabat pemerintah lainnya semakin memperburuk situasi.

Tanggapan Palantir

Palantir mengklaim tetap berkomitmen pada perlindungan privasi dan kebebasan sipil. Namun, wiki internal perusahaan mengakui adanya risiko terhadap privasi dan kebebasan sipil yang terlibat dalam misi ini, serta kemungkinan kegagalan dalam proses deportasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana komitmen Palantir terhadap hak asasi manusia, mengingat prioritas bisnis utamanya adalah menghasilkan keuntungan.

Implikasi dan Konsekuensi

Keterlibatan Palantir dalam kebijakan deportasi pemerintahan Trump menimbulkan pertanyaan serius tentang etika perusahaan teknologi dan tanggung jawab mereka terhadap masyarakat. Kolaborasi semacam ini berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap teknologi dan memicu perdebatan tentang batas-batas penggunaan data untuk tujuan penegakan hukum dan imigrasi.