DEA Hentikan Penggunaan Body Cam: Kontroversi Transparansi Penegakan Hukum

Badan Narkotika AS (DEA) telah secara diam-diam menghentikan program penggunaan body cam, hanya empat tahun setelah program tersebut dimulai. Keputusan ini memicu perdebatan tentang transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.

Alasan Penghentian Program Body Cam

Menurut email internal yang diperoleh ProPublica, DEA mengumumkan penghentian program body cam efektif sejak 1 April. Alasan resmi yang diberikan adalah untuk “konsisten” dengan perintah eksekutif era Trump yang mencabut persyaratan penggunaan body cam oleh semua agen penegak hukum federal.

Namun, setidaknya dua badan penegak hukum federal lainnya di bawah Departemen Kehakiman (DOJ) – U.S. Marshals Service dan Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives – masih mewajibkan penggunaan body cam.

Dampak pada Transparansi dan Akuntabilitas

Penghentian program body cam oleh DEA menuai kritik dari berbagai pihak. David DeVillers, mantan Jaksa AS untuk Distrik Selatan Ohio, menyatakan kekhawatirannya bahwa perubahan ini akan mempersulit pekerjaan agen DEA. Ia menambahkan bahwa rekaman body cam seringkali membuktikan bahwa petugas tidak melakukan kesalahan, menepis tuduhan dari pengacara pembela.

Cameron McEllhiney, direktur eksekutif Asosiasi Nasional untuk Pengawasan Sipil Penegakan Hukum, menyatakan bahwa penghapusan video body cam menghilangkan alat yang bermanfaat bagi praktik penegakan hukum. Ia juga menekankan bahwa body cam berfungsi sebagai alat pembelajaran yang hebat dan melindungi masyarakat dari potensi pelanggaran.

Investasi DOJ dalam Program Body Cam

Pada Agustus 2021, DOJ memberikan kontrak senilai $30,4 juta kepada Axon, perusahaan yang mendominasi pasar body cam, untuk menyediakan kamera dan perangkat lunak pengelolaan bukti. Meskipun kontrak tersebut masih aktif, baru sekitar seperenam dari total nilai kontrak yang telah dibayarkan.

Kebijakan Body Cam DEA Sebelumnya

Kebijakan body cam DEA terakhir yang tersedia untuk umum, tertanggal Desember 2022, mewajibkan agen untuk mengenakan kamera hanya saat melakukan penangkapan atau penggeledahan dan penyitaan terencana yang memerlukan surat perintah. Kebijakan ini juga hanya berlaku untuk petugas DEA yang bekerja di Amerika Serikat.

Implikasi Lebih Luas

Keputusan DEA untuk menghentikan penggunaan body cam terjadi di tengah perdebatan berkelanjutan tentang peran teknologi dalam penegakan hukum. Pendukung body cam berpendapat bahwa perangkat tersebut meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap penegak hukum. Sementara itu, para kritikus berpendapat bahwa body cam dapat melanggar privasi dan membebani sumber daya.

Laura Iheanachor, penasihat senior di CREW, mencatat bahwa sebelum penegak hukum federal mulai mengenakan body cam, beberapa lembaga kepolisian lokal menolak untuk berpartisipasi dalam satuan tugas federal karena mengharuskan petugas mereka melepas kamera.

Penghentian program body cam oleh DEA menimbulkan pertanyaan tentang komitmen lembaga tersebut terhadap transparansi dan akuntabilitas. Keputusan ini dapat berdampak signifikan pada hubungan antara penegak hukum dan masyarakat, serta kemampuan untuk mengawasi dan meminta pertanggungjawaban petugas.