Trump Pecat Kepala Kantor Hak Cipta AS Setelah Laporan AI Kontroversial

Mantan Presiden AS, Donald Trump, dilaporkan memecat Shira Perlmutter, Kepala Kantor Hak Cipta AS, beberapa hari setelah kantor tersebut menerbitkan laporan penting mengenai penggunaan materi berhak cipta dalam pelatihan sistem kecerdasan buatan (AI). Pemecatan ini, yang dilaporkan oleh CBS News, terjadi tak lama setelah pemecatan Carla Hayden, Kepala Perpustakaan Kongres, yang membawahi Kantor Hak Cipta.

Laporan Kontroversial tentang AI dan Hak Cipta

Laporan Kantor Hak Cipta baru-baru ini menyoroti kekhawatiran tentang bagaimana sistem kecerdasan buatan menggunakan materi berhak cipta dalam proses pelatihan mereka. Laporan tersebut sebagian menyatakan dukungan untuk para kreator konten dan menekankan perlunya perlindungan hak cipta di era AI generatif. Salah satu kesimpulan utama laporan tersebut adalah bahwa penggunaan karya berhak cipta untuk melatih layanan komersial “melampaui batas penggunaan wajar yang ditetapkan.”

Reaksi dan Motivasi di Balik Pemecatan

Pemecatan Perlmutter memicu reaksi keras, terutama dari anggota Kongres dari Partai Demokrat. Joe Morelle dari New York, seorang anggota Komite Administrasi DPR, menyebut tindakan Trump sebagai “perebutan kekuasaan yang kurang ajar dan belum pernah terjadi sebelumnya tanpa dasar hukum.” Ia juga mempertanyakan apakah pemecatan itu terkait dengan penolakan Perlmutter untuk menyetujui upaya Elon Musk dalam menggunakan karya berhak cipta untuk melatih model AI.

Kaitan dengan Sentimen Anti-Hak Cipta di Kalangan Eksekutif Teknologi

Pemecatan ini terjadi di tengah meningkatnya dukungan di kalangan CEO teknologi untuk menghapus undang-undang kekayaan intelektual. Mereka berpendapat bahwa undang-undang ini menghambat perkembangan AI dan ingin menggunakan data sebanyak mungkin untuk melatih model AI mereka. Elon Musk sendiri telah mendukung gagasan tersebut.

Implikasi Jangka Panjang

Pemecatan Shira Perlmutter menimbulkan pertanyaan tentang masa depan perlindungan hak cipta di AS dan dampaknya terhadap inovasi AI. Peristiwa ini dapat memengaruhi bagaimana pengadilan menafsirkan doktrin “penggunaan wajar” dalam konteks pelatihan AI, dan mungkin mendorong perusahaan untuk mencari cara-cara alternatif untuk mendapatkan data pelatihan tanpa melanggar hak cipta.