Tuntutan Hukum Mengklaim PAC Pro-Trump Elon Musk Gagal Membayar Penanda Tangan Petisi di Swing State

Tuntutan Hukum Menghantui PAC Pro-Trump Elon Musk: Janji Bayaran Tak Terpenuhi?

Elon Musk, tokoh kontroversial di dunia teknologi dan politik, kembali menghadapi masalah hukum. Kali ini, gugatan class action menuduh bahwa America PAC, sebuah PAC pro-Trump yang didukung oleh Musk, gagal membayar para pemilih di swing state yang telah menandatangani petisi dukungan.

Janji Manis yang Berujung Pahit?

Selama musim pemilihan umum 2024, America PAC menjanjikan bayaran sebesar $47 di awal dan $100 kemudian kepada pemilih terdaftar di swing state jika mereka menandatangani petisi yang secara terbuka mendukung Amandemen Pertama dan Kedua. Bahkan, bonus rujukan juga dijanjikan bagi mereka yang berhasil mengajak orang lain untuk menandatangani petisi tersebut.

Namun, gugatan yang diajukan di pengadilan federal di Eastern District of Pennsylvania menyatakan bahwa Musk telah “gagal membayar penggugat dan anggota kelas secara penuh untuk tanda tangan dan rujukan mereka.”

Jumlah Kerugian Mencapai Jutaan Dolar

Ketiga penggugat utama dalam kasus ini berasal dari Pennsylvania, Nevada, dan Georgia. Salah seorang penggugat bahkan bekerja sebagai petugas kampanye untuk America PAC di Michigan dan Georgia. Mereka mengklaim telah terhubung dengan banyak orang lain yang juga merasa frustrasi karena tidak menerima pembayaran penuh untuk rujukan mereka.

Kelompok tersebut meyakini bahwa terdapat lebih dari 100 anggota kelas dalam gugatan ini, dengan total pembayaran yang diharapkan melebihi $5.000.000.

Bukan Gugatan Pertama

Gugatan ini muncul tak lama setelah seorang pria dari Pennsylvania mengajukan gugatan serupa dan meminta agar kasusnya dipertimbangkan sebagai gugatan class action. Shannon Liss-Riordan, salah satu pendiri firma hukum Lichten & Liss-Riordan yang mewakili gugatan class action ini, menyatakan kepada CNBC, “Kasus ini adalah tentang janji yang dilanggar: Elon Musk menjanjikan kepada para pendukung bahwa mereka akan dibayar untuk menandatangani petisi dan merujuk orang lain untuk melakukan hal yang sama.”

“Klien kami mengandalkan janji itu karena mereka percaya pada Elon, tetapi sayangnya, janji itu tidak ditepati,” lanjutnya. “Tampaknya janji itu dilanggar untuk banyak orang lain juga.”

Gelontoran Dana untuk Kampanye Republik

Selama musim pemilihan tahun lalu, Musk menghabiskan $277 juta untuk mendukung kandidat dari Partai Republik seperti Trump. Sebagian besar dana tersebut disalurkan melalui America PAC, di mana Musk menyumbangkan $239 juta.

Pada bulan Oktober, Musk bahkan mengumumkan akan memberikan hadiah harian sebesar $1 juta kepada pemilih terdaftar di swing state. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan pertanyaan tentang legalitasnya.

Kontroversi Hadiah dan Tuduhan Bribery

Gubernur Pennsylvania, Josh Shapiro, bahkan meminta penegak hukum untuk menyelidiki pemberian hadiah tersebut. Departemen Kehakiman AS juga memperingatkan Musk bahwa pemberian hadiah tersebut mungkin ilegal.

Kelompok advokasi Public Citizen bahkan mengajukan keluhan kepada Komisi Perdagangan Federal (FTC), menuduh bahwa tujuan pemberian hadiah tersebut adalah “untuk memotivasi pendaftaran pemilih dan pemungutan suara di tempat pemungutan suara oleh mereka yang bersimpati dengan pencalonan Donald Trump di swing state utama.”

Namun, seorang hakim di Pennsylvania memutuskan bahwa pemberian hadiah tersebut sah-sah saja. Ironisnya, Musk juga menawarkan $100 kepada pemilih di Wisconsin untuk menandatangani petisi yang menentang “hakim aktivis.”

Kasus ini terus berkembang dan menarik perhatian publik. Apakah Musk akan bertanggung jawab atas janji-janji yang tidak ditepati? Kita akan terus mengikuti perkembangan kasus ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *