North Dakota Terapkan Aturan Verifikasi Usia untuk Pornografi: Ancaman bagi Kebebasan Berpendapat?
Gelombang undang-undang yang didorong oleh kepanikan moral terus bermunculan di seluruh Amerika Serikat. Terbaru, North Dakota resmi bergabung dengan daftar negara bagian yang mewajibkan verifikasi usia untuk akses pornografi. Undang-undang ini, yang akan berlaku mulai 1 Agustus, menuai kritik tajam karena dianggap melanggar Amandemen Pertama dan berpotensi menimbulkan masalah privasi yang serius.
Gubernur North Dakota, Kelly Armstrong (R), telah menandatangani Senate Bill 2380 dan House Bill 1561. Kedua rancangan undang-undang ini memperkenalkan persyaratan verifikasi usia untuk situs web yang menampilkan “bagian substansial” dari “materi seksual yang berbahaya bagi anak di internet”. Situs-situs tersebut diwajibkan menggunakan metode “wajar”, seperti kartu identitas digital atau pengajuan identitas yang dikeluarkan pemerintah.
Definisi Pornografi yang Luas
Definisi pornografi dalam peraturan baru ini sangat luas. Selain adegan hubungan seksual dan masturbasi, undang-undang ini juga mencakup tindakan yang disimulasikan atau dianimasikan, serta tampilan rambut kemaluan, alat kelamin, dan puting payudara wanita. Lebih lanjut, undang-undang ini menargetkan materi yang “tidak memiliki nilai sastra, artistik, politik, atau ilmiah yang serius” dan yang dianggap oleh “individu rata-rata dengan standar komunitas kontemporer” sebagai sesuatu yang menarik bagi “kepentingan yang tidak senonoh”.
Kekhawatiran tentang Pelanggaran Privasi dan Kebebasan Berpendapat
Menurut Age Verification Providers Association, lebih dari dua puluh negara bagian telah memberlakukan undang-undang verifikasi usia untuk mengakses pornografi. Namun, undang-undang ini juga menuai kekhawatiran tentang pelanggaran privasi. Meskipun peraturan North Dakota mengharuskan semua data yang dikumpulkan untuk verifikasi usia dihapus, perusahaan sering menyimpan data yang seharusnya tidak mereka simpan, dan perusahaan verifikasi usia juga rentan terhadap peretasan.
Amy Bos, direktur urusan negara bagian dan federal NetChoice, berpendapat bahwa verifikasi usia menempatkan hambatan pada “kebebasan berpendapat yang dilindungi konstitusi” yang “tidak dapat bertahan dalam peninjauan yudisial”. Dia juga menyoroti bahwa undang-undang serupa di California, Utah, Ohio, Arkansas, dan Mississippi baru-baru ini gagal lolos dari pengawasan hukum.
Efektivitas yang Diragukan
Selain masalah privasi dan kebebasan berpendapat, efektivitas verifikasi usia dalam memblokir akses ke konten juga diragukan. Bahkan dengan adanya undang-undang ini, anak-anak dapat dengan mudah menemukan cara untuk melewati batasan tersebut, misalnya dengan menggunakan VPN.
Implikasi yang Lebih Luas
Electronic Frontier Foundation (EFF) memperingatkan bahwa undang-undang verifikasi usia telah berkembang jauh melampaui “melindungi anak-anak dari pornografi”. Negara-negara bagian kini mulai memperkenalkan persyaratan verifikasi usia untuk produk perawatan kulit, aplikasi kencan, dan pil diet. EFF menekankan bahwa meskipun niat untuk melindungi anak-anak dapat dipahami, konsekuensi yang tidak diinginkan adalah erosi besar-besaran terhadap privasi, keamanan, dan kebebasan berekspresi secara online untuk semua orang.
Masa depan undang-undang verifikasi usia di North Dakota dan di seluruh Amerika Serikat masih belum pasti. Namun, perdebatan seputar masalah ini menyoroti ketegangan antara melindungi anak-anak dan menjunjung tinggi kebebasan berpendapat serta privasi di era digital.
Leave a Reply