Airbnb Didesak Sediakan Filter ‘Pemukiman Ilegal’
Airbnb kembali menjadi sorotan karena daftar propertinya di wilayah pendudukan Palestina. Sejumlah organisasi hak asasi manusia (HAM) menuduh Airbnb memiliki daftar properti di pemukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina. Hal ini memicu seruan agar Airbnb segera menyediakan filter ‘pemukiman ilegal’ dan menghentikan aktivitas yang berpotensi melanggar hukum internasional.
Tuntutan Hukum Mengintai Airbnb
Menurut organisasi HAM, daftar sewa tersebut melanggar janji perusahaan sebelumnya untuk menghapus listing di wilayah tersebut dan berpotensi menjadi cara perusahaan mendapatkan keuntungan dari kejahatan perang. Akibatnya, Airbnb menghadapi serangkaian tindakan hukum di AS, Inggris, dan Irlandia yang dipimpin oleh kelompok hak asasi manusia atas operasinya yang berkelanjutan di Tepi Barat.
Tuntutan hukum ini diajukan oleh Global Legal Action Network (GLAN), Sadaka Ireland (Aliansi Irlandia-Palestina), dan kelompok hak asasi manusia Palestina Al-Haq. Kelompok-kelompok ini mengklaim bahwa saat ini ada lebih dari 300 properti yang terdaftar untuk disewa di Airbnb yang merupakan bagian dari pemukiman Israel di Wilayah Pendudukan Palestina, yang telah dianggap ilegal oleh Mahkamah Internasional.
Dugaan Pencucian Uang dan Kejahatan Perang
Kelompok-kelompok tersebut menuduh bahwa operasi yang sedang berlangsung ini dapat dianggap sebagai “pencucian uang oleh Airbnb atas hasil kejahatan perang Israel.” Mereka berpendapat bahwa pemukiman Israel merupakan kejahatan perang karena melanggar Konvensi Jenewa dan melanggar beberapa deklarasi internasional. Dengan demikian, kelompok-kelompok tersebut mengklaim bahwa Airbnb memfasilitasi bisnis dan menangani uang yang berasal dari kejahatan perang, yang dianggap sebagai pencucian uang menurut hukum Inggris dan Irlandia.
Awal Mula Masalah dan Respons Airbnb
Pada tahun 2018, Airbnb mengakui bahwa operasinya di dalam pemukiman Israel tidak memenuhi standar keselamatan dan tanggung jawabnya sendiri. Perusahaan mengumumkan akan menghapus daftar di pemukiman Israel di Wilayah Pendudukan Palestina sebagai bagian dari upaya untuk “bertindak secara bertanggung jawab.” Namun, mereka membatalkan keputusan itu pada tahun 2019 dan telah mengizinkan daftar di wilayah tersebut sejak saat itu.
Menanggapi tuduhan ini, seorang juru bicara Airbnb menyatakan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan hukum Irlandia dan AS yang berlaku. Mereka juga mengklaim bahwa sejak 2019, Airbnb telah menyumbangkan semua keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas tuan rumah di Tepi Barat ke organisasi nirlaba internasional.
Implikasi Hukum dan Dampak Potensial
Kasus ini bertujuan untuk menetapkan preseden yang akan menghalangi bisnis untuk beroperasi secara langsung atau tidak langsung di dalam pemukiman ilegal Israel. GLAN menyatakan bahwa para eksekutif senior perusahaan yang mendapat untung dari pendudukan Israel atas wilayah Palestina menghadapi risiko pribadi penuntutan atas tindak pidana yang sangat serius.
Leave a Reply