Trump Rilis Rencana Aksi AI ‘All-American’: Regulasi Dilonggarkan Demi Dominasi Teknologi?

Mantan Presiden Donald Trump baru-baru ini meluncurkan “America’s AI Action Plan,” sebuah rencana yang terdiri dari lebih dari 90 rekomendasi kebijakan dengan tujuan memastikan Amerika Serikat tetap menjadi yang terdepan dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI). Rencana ini, yang digagas untuk mendorong adopsi AI secara luas di berbagai sektor, berpotensi membawa perubahan signifikan terhadap lanskap teknologi di AS.

Fokus Utama Rencana Aksi AI Trump

Menurut David Sacks, pejabat Gedung Putih yang bertanggung jawab atas AI, rencana ini dirancang untuk memenangkan “perlombaan AI”. Rencana setebal 23 halaman ini terbagi menjadi tiga pilar utama:

Mempercepat Inovasi AI: Mendorong penemuan dan pengembangan teknologi AI baru.
Membangun Infrastruktur AI Amerika: Memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai, termasuk pusat data dan sumber daya energi, untuk mendukung pengembangan AI.
Memimpin Diplomasi dan Keamanan AI Internasional: Mempromosikan standar dan praktik AI Amerika secara global.

Melonggarkan Regulasi: Strategi Kunci?

Salah satu poin utama dari rencana ini adalah pelonggaran regulasi. Langkah ini mencakup pengurangan birokrasi yang dianggap menghambat pembangunan infrastruktur AI, seperti pembangunan pusat data dan pembangkit listrik baru. Bahkan, Trump mengizinkan pembangkit listrik tenaga batu bara untuk mendukung pusat data AI, sebuah langkah yang menuai kritik dari berbagai pihak.

Intervensi di Tingkat Negara Bagian

Rencana ini juga mencakup upaya untuk memengaruhi kebijakan AI di tingkat negara bagian. Pemerintah federal berencana untuk menahan pendanaan dari negara bagian yang menerapkan regulasi AI yang dianggap “memberatkan”. Komisi Komunikasi Federal (FCC) akan bertugas mengevaluasi apakah regulasi AI di tingkat negara bagian mengganggu kewenangan dan kewajiban FCC berdasarkan Undang-Undang Komunikasi tahun 1934.

Meninjau Kembali Kebijakan AI Sebelumnya

Rencana Aksi AI Trump juga bertujuan untuk meninjau kembali kebijakan AI yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya. Ini termasuk meninjau investigasi Komisi Perdagangan Federal (FTC) yang diprakarsai oleh pemerintahan Biden untuk memastikan bahwa mereka tidak menghambat inovasi AI. Selain itu, Kerangka Manajemen Risiko AI dari National Institute of Standards and Technology (NIST) akan ditinjau kembali untuk menghilangkan referensi ke misinformasi, Keberagaman, Ekuitas, dan Inklusi (DEI), serta perubahan iklim.

Open-Source AI dan Potensi Risiko

Salah satu aspek positif dari rencana ini adalah dorongan untuk model AI yang bersifat *open-source*. Namun, secara keseluruhan, rencana ini tampaknya memberikan kebebasan yang luas kepada perusahaan AI tanpa banyak persyaratan atau regulasi untuk melindungi masyarakat. Kurangnya perhatian terhadap potensi bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh AI juga menjadi sorotan.