USPS Terlibat dalam Penindakan Imigrasi Era Trump: Pelanggaran Privasi?

Di bawah pemerintahan Trump, pemerintah federal memperluas jaringan pengawasannya untuk penindakan imigrasi. Selain ekspansi teknologi tinggi, administrasi baru melibatkan sebanyak mungkin lembaga federal. Sebuah laporan terbaru menunjukkan bahwa pejabat imigrasi kini menerima bantuan dari sumber yang tak terduga: USPS (United States Postal Service).

Peran USPS dalam Penindakan Imigrasi

Dua sumber mengonfirmasi kepada Washington Post bahwa layanan penegakan hukum USPS bergabung dengan satuan tugas Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) untuk menemukan dan mendeportasi orang-orang tidak berdokumen. Dikenal sebagai U.S. Postal Inspection Service (USPIS), ini adalah lembaga penegakan hukum yang lengkap sehingga petugasnya dapat membawa senjata api, melakukan penangkapan, melaksanakan surat perintah penggeledahan federal, dan banyak lagi.

Sebuah video dari penggerebekan narkoba di Colorado Springs menunjukkan inspektur pos berpartisipasi bersama dengan Federal Bureau of Investigation (FBI) dan Internal Revenue Service (IRS). Divisi Rocky Mountain DEA mengonfirmasi bahwa 114 orang tidak berdokumen ditangkap.

Akses Data dan Program ‘Mail Cover’

Menurut Post, pejabat imigrasi juga menginginkan akses ke data USPIS, yang mencakup informasi pelacakan, data kartu kredit, alamat IP, dan banyak lagi. Mereka juga ingin memanfaatkan program ‘mail cover’ USPIS. Sebagai bagian dari itu, personel pos atau inspektur mencatat informasi di bagian luar surat atas permintaan dan menyerahkannya ke lembaga lain. Informasi ini seharusnya hanya dibagikan untuk menyelidiki kejahatan, tetapi penyelidikan Kongres tahun lalu mengungkapkan bahwa USPIS memenuhi 97 persen permintaan.

Bagi pejabat imigrasi, USPIS adalah mitra yang sempurna karena menghadapi lebih sedikit batasan luar dalam memantau komunikasi surat dibandingkan dengan metode elektronik seperti email. Program ‘mail cover’ juga (nyaris) menghindari perlindungan Amandemen Keempat terhadap penggeledahan dan penyitaan yang tidak wajar.

Kekhawatiran akan Pelanggaran Privasi

Kia Hamadanchy, penasihat senior di American Civil Liberties Union, mengatakan bahwa kemampuan layanan pos untuk mengoperasikan program ‘mail cover’ harus tunduk pada transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hukum yang ketat. Penggunaan catatan pos dengan cara ini untuk memfasilitasi deportasi menimbulkan kekhawatiran konstitusional dan kebebasan sipil yang serius.

Bertahun-tahun lalu, sekelompok senator bipartisan menyuarakan kekhawatiran serupa dan meminta USPIS untuk mereformasi kebijakannya untuk mengharuskan hakim federal menyetujui setiap pengawasan surat warga Amerika untuk melindungi dari pemantauan pemerintah yang tidak terkendali.

Tanggapan USPS

Sebagai tanggapan, Barksdale mengklaim bahwa kekhawatiran para senator adalah kesalahpahaman dan bahwa program tersebut bukanlah aparat pengawasan skala besar karena peraturan internal USPIS. Namun, kemitraan lembaga tersebut dengan upaya anti-imigrasi menunjukkan bahwa peraturan internal USPIS tidak cukup kuat atau lembaga tersebut bersedia mengorbankan orang lain untuk menyelamatkan diri.