Perubahan Kebijakan Kripto oleh Departemen Kehakiman AS Menuai Kritik
Departemen Kehakiman (DOJ) Amerika Serikat mengumumkan perubahan signifikan dalam pendekatannya terhadap regulasi aset digital. Alih-alih fokus pada penipuan di ruang kripto itu sendiri, DOJ akan lebih memprioritaskan penuntutan kejahatan yang menggunakan cryptocurrency, seperti perdagangan narkoba dan perdagangan manusia. Keputusan ini memicu perdebatan sengit dan kekhawatiran tentang potensi peningkatan aktivitas ilegal yang memanfaatkan celah dalam regulasi.
Latar Belakang Keputusan Kontroversial
Pengumuman ini muncul setelah serangkaian tindakan kontroversial oleh mantan Presiden Trump, termasuk pemberian grasi kepada tokoh-tokoh penting di industri kripto, seperti pendiri Silk Road, Ross Ulbricht, dan para pemimpin bursa cryptocurrency BitMEX. Para pendiri BitMEX sebelumnya dihukum karena gagal memelihara sistem anti pencucian uang dan verifikasi identitas yang memadai. DOJ di bawah mantan Presiden Biden bahkan menyebut BitMEX sebagai “platform pencucian uang”.
Dampak Potensial terhadap Industri Kripto
Dengan perubahan kebijakan ini, bursa seperti BitMEX berpotensi beroperasi dengan pengawasan yang lebih longgar, membuka peluang bagi skema penipuan dan pencucian uang. Kelompok kriminal seperti tim peretas Korea Utara dapat lebih mudah mencuci dana curian melalui platform cryptocurrency. Meskipun DOJ menyatakan akan tetap menuntut kasus penipuan investasi, grasi sebelumnya yang diberikan kepada tokoh-tokoh seperti Trevor Milton (pendiri Nikola) dan Carlos Watson (Ozy Media) menimbulkan keraguan tentang komitmen tersebut.
Pembubaran Tim Khusus Kripto
Menurut Washington Post, Wakil Jaksa Agung Todd Blanche juga menyarankan para jaksa untuk membubarkan Tim Penegakan Cryptocurrency Nasional, yang dibentuk pada tahun 2022 untuk mengatasi penyalahgunaan cryptocurrency. Langkah ini semakin memperkuat sinyal bahwa pemerintah AS melonggarkan pengawasan terhadap industri kripto.
Keterkaitan Trump dengan Industri Kripto
Trump sendiri memiliki hubungan yang erat dengan industri cryptocurrency. Ia pernah membuat memecoin sendiri sebelum pelantikannya dan mendirikan perusahaan kripto bernama World Liberty Financial. Pemerintahannya juga mengumumkan rencana untuk menciptakan “cadangan strategis” cryptocurrency menggunakan koin yang disita dalam penuntutan kriminal, sebuah langkah yang melegitimasi industri ini tetapi juga menuai kritik karena volatilitas aset digital.
Masa Depan Regulasi Kripto: Pertaruhan Besar?
Keputusan DOJ ini menimbulkan pertanyaan tentang masa depan regulasi kripto. Industri ini, yang belum menghasilkan utilitas yang signifikan bagi masyarakat luas, telah menghabiskan jutaan dolar untuk melobi politisi agar menjaga harga aset digital tetap tinggi. Apakah pelonggaran regulasi ini akan mendorong inovasi atau justru membuka pintu bagi kejahatan dan penipuan yang lebih besar? Hanya waktu yang akan menjawab.
Leave a Reply