IRS Diduga Bangun Sistem untuk Bagikan Data Pajak ke ICE
Internal Revenue Service (IRS) tengah membangun sebuah program komputer yang berpotensi memberikan petugas deportasi akses yang belum pernah terjadi sebelumnya ke data pajak yang bersifat rahasia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang pelanggaran privasi dan penyalahgunaan informasi sensitif.
Menurut laporan dari ProPublica, sistem yang sedang dibangun ini akan menciptakan proses “on-demand” yang memungkinkan Immigration and Customs Enforcement (ICE) untuk memperoleh alamat rumah orang-orang yang mereka cari untuk dideportasi. Blueprint sistem ini telah diperoleh oleh ProPublica dan mengungkap potensi dampak yang mengkhawatirkan.
Penolakan Awal dan Dampaknya
Bulan lalu, seorang pejabat IRS sempat menolak permintaan ICE untuk menyerahkan alamat 7,3 juta wajib pajak. Pejabat tersebut, Andrew De Mello, menyatakan bahwa ia menemukan beberapa “kekurangan” hukum dalam permintaan tersebut. Namun, hanya dua hari kemudian, De Mello dipaksa keluar dari jabatannya. Meskipun alamat-alamat tersebut belum diserahkan ke ICE, insiden ini menimbulkan pertanyaan tentang independensi IRS dan tekanan politik yang mungkin memengaruhi pengambilan keputusan.
Kekhawatiran akan Pelanggaran Hukum dan Privasi
Kekhawatiran utama adalah bahwa permintaan ICE untuk jutaan catatan tidak memenuhi persyaratan hukum yang ada, termasuk jaminan tertulis bahwa setiap wajib pajak yang alamatnya dicari sedang dalam penyelidikan kriminal aktif. Mantan pejabat senior IRS menyatakan keraguannya bahwa ICE memiliki 7 juta penyelidikan kriminal yang nyata.
Danny Werfel, komisioner IRS selama pemerintahan Biden, menegaskan bahwa undang-undang privasi tidak pernah dimaksudkan untuk membuka pintu bagi pembagian ribuan, puluhan ribu, atau ratusan ribu catatan pajak untuk inisiatif penegakan hukum berbasis luas. Hal ini melanggar prinsip dasar perlindungan data wajib pajak.
Bagaimana Sistem Ini Bekerja?
Sistem baru ini akan memungkinkan ICE untuk mengirimkan spreadsheet berisi nama dan alamat orang yang mereka targetkan. Sistem kemudian akan mencoba mencocokkan informasi tersebut dengan nomor identifikasi wajib pajak dan menarik alamat yang terdaftar selama periode pajak terbaru.
Para ahli pajak dan privasi khawatir bahwa platform yang kuat namun kasar ini dapat membuat kesalahan berbahaya. Karena pencarian dimulai dengan nama alih-alih nomor identifikasi wajib pajak, ada risiko mengembalikan alamat orang yang tidak bersalah dengan nama yang sama atau alamat yang mirip dengan salah satu target ICE.
Reaksi dan Konsekuensi Potensial
Rencana ini telah memicu reaksi keras dari kelompok hak-hak imigran, yang menggugat IRS untuk memblokir perjanjian berbagi data. Meskipun seorang hakim awalnya memutuskan mendukung perjanjian tersebut, kasus ini masih menunggu keputusan dan sistem baru ini masih dapat ditinjau secara hukum.
Senator Ron Wyden, seorang anggota senior Komite Keuangan Senat, memperingatkan bahwa sistem ini rentan terhadap penyalahgunaan dan dapat membuka pintu bagi “ekspedisi memancing” yang tak ada habisnya.
Kesimpulan: Pembangunan sistem ini oleh IRS untuk berbagi data wajib pajak dengan ICE menimbulkan pertanyaan serius tentang privasi, potensi pelanggaran hukum, dan penyalahgunaan informasi sensitif. Perkembangan ini patut diperhatikan karena implikasinya yang luas bagi hak-hak sipil dan perlindungan data pribadi.
Leave a Reply